Selasa, 11 Maret 2014

Juara Otonomi 2012, Kota Malang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Malang, Jawa Timur/ Autonomous Champion 2012, Malang, Pamekasan, Ponorogo, Malang, East Java

Juara Otonomi 2012, Kota Malang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Malang, Jawa Timur
(Sumber/ source: Noname.2013.”Inovasi pun ‘Lampaui’ Konstitusi”. Dalam Jawa Pos, tanggal 28 November 2013.)
(Rewritten by/ Diketik kembali oleh: Dimas Erda Widyamarta, www.ithinkeducation.blogspot.com)

A).  Kota Malang (Pendidikan ‘Lampaui’ Konstitusi’)
Titel “Malang Kota Pendidikan”, kian kuat dengan inovasi ini. Di bawah kepemimpinan Wali kota Peni Suparto, wilayah ini meraih Otonomi Awards 2012 di Kategori parameter pendidikan, bahkan meraih Gran Award. Menjawab terbatasnya anggaran, pemkot dan DPRD berpikir progresif untuk keluar dari pakem pemahaman jumud konstitusi tentang amanat anggaran pendidikan 20 persen. Kota Malang mengalokasikan belanja pendidikan secara terpisah di luar gaji pegawai dan pembiayaan politeknik. Besarnya juga tidak main-main, hingga 10 persen dari APBD dan diperdakan. Perda 3/200 tentang Sistem Penyelenggara Pendidikan juga menjamin warga yang tidak mampu gratis pendidikan dasar dan menengah. Partisipasi dan hak masyarakat, transparansi, serta jaminan mutu pun dicanangkan dalam program Sekolah 4M atau Bermutu, murah, mudah dan merata. Sistem penerimaan peserta Didik Baru (PPDB), misalnya, ditransparankan. Kota Malang awalnya membangun web sendiri. Pembentukan posko peduli pendidikan turut mengentaskan angka putus sekolah di kalangan warga miskin kota. Pembelajaran pada malam hari (pukul 1.30-20.30 WIB) untuk mengakomodasi para “siswa luar biasa” yang harus bekerja. Selain anak miskin, mereka adalah pasukan kuning, penjaga lapas, penjaga rel kereta api, satpam, pembantu RT, penjaga sekolah dan anak sekolah yang sudah lewat usia sekolah. Anak jalan juga “digaruk”. No people left behind.

B).  Kabupaten Pamekasan (Dokter Tiga Bulanan). Kabupaten Pamekasan di bawah kepemimpinan KH Kholilurrahman piawai menyiasati keterbatasan. Menurut kementrian negara pembangunan daerah tertinggal, kabupaten dengan 13 kecamatan ini termasuk satu di antara lima daerah tertinggal di Jatim. Ketertinggalan tidak jadi hambatan Pamekasan meraih otonomi awards 2012 kategori Pelayanan Kesehatan. Untuk menebar rahmat kesehatan, pemkab meluncurkan Dokter Terjun ke Pedesaan (Terkesan) sejak 26 April 2011. Langkah pertama ke Kecamatan Pamekasan, Tlanakan, Pademawu, Larnagan dan Proppo. Warga mengenalnya sebagai “Dokter tiga bulanan” karena setiap desa dijatah kunjungan setiap triwulan. Memang harus digilir karena dokternya saja hanya 45 orang. Selain pelayanan kuratif kepada si sakit, juga diupayakan kesehatan preventif dan promotif. Selain dokter dan dokter gigi, disertakan perawat dan bidan, hingga sanitarian. Program ini klop dengan sebagian ikhtiar MDGs (Millenium Development Goals). Hingga Desember 2011, seluruh desa atau kelurahan (189) sudah terlayani. Bahkan, 136 desa atau kelurahan dikunjungi lebih dari satu kali. Yang mendapat sentuhan langsung 37 ribu orang dan 42 ribu orang lainnya mendapat penyuluhan perilaku bersih dan sehat (PHBS). Meski kasarannya hanya 50 “pasien” per kunjungan, biasnaya yang datang membludak. Sebabbk, kedatangan tim dokter itu dumumkan di pengeras suara masjid. Aspek transparansi dan akuntabilitas tidak dilupakan, sesuai dengan misi pemerinah pusat, pemkab mendorong pembentukan komite kesehatan. Pada 4 Juli 2011, organisasi ii rakor bersama 189 komite kesehatan desa dan 13 komite kesehatan kecamatan.

C).  Kabupaten Ponorogo (Gandeng Pos dan Rumah Sakit)
Menyebarnya penduduk yang tidak merata yang mengendalai pelayanan publik memicu pemkab Ponorogo berinovasi. Kabupaten yang dipimpin H Amin SH ini meraih Otonomi Awards 2012 Kategori Parameter Administrasi. Keintiman pemkab dengan rumah sakit dan PT Pos menjadi terobosan dalam melayani warga kabupaten seluas 1372 km persegi itu. Memang sebaran penduduk yang berpencar sering membuat warga gamang mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Padahal, tanpa itu semua, mereka bisa dianggap “tidak ada”. Karena itu, Pemkab dan Dinas Dukcapil Ponorogo pun menggandeng PT Pos dan Rumah Sakit. PT Pos, ditengah gerusan online bergairah mengirimkan KK ke rumah warga. Yang merenggut adalah para calo, yang selama ini membuat mahal pelayanan. Warga cukup mengeluarkan biaya amplop dan pereangko. Dengan persyaratan yang lengkap, kepastian waktu penyelesaian maksimal seminggu, diantar oleh pak pos sampai ke rumah, pemkab juga menggandeng selurh rumah sakit (pemerintah dan swasta) serta puskesmas dan bidan secara resmi sejak Agustus 2011. Tujuannya menfasilitasi pengurusan akta kelahiran baru.

D).  Pemerintah Malang (Kompak Tangani Komplain)
Pemkab Malang yang dipimpin Bupati Rendra Kresna menangani komplai nsehingga memenangkan Otonomi Award dan Grand Award untuk kategori Parameter Politik Lokal Kateogri Akuntabilitas Publik.