Minggu, 09 Maret 2014

Kepentingan Membaca Buku, bagi Diplomat/ Book Reading interests, for Diplomat

Kepentingan Membaca Buku, bagi Diplomator
(Sumber: Susilo, Djoko.2013.”Memperkuat Misi Diplomatik”. Dalam Jawa Pos, tanggal 3 Desember 2013.)
(Rewritten by/ Diketik kembali oleh: Dimas Erda Widyamarta, www.ithinkeducation.blogspot.com)

            Saya masih ingat, pada musim panas 2011, dalam menertai kunjungan Presiden SBY ke Jenewa, Gubernur Jatim Soekarwo sempat mengajukan protes kepada seorang menteri bidang politik. Pakde Karwo (Gubernur Jawa Timur/ Jatim) dengan tegas meminta menteri senior ini kut memberikan arahan ke Kemenlu agar para Dubes lebih mempertahankan program ekonomi, perdagangan, dan investasi.
            Mengapa Pakde protes? Dia menjelaskan, dalam lawatannya ke beberapa negara dirinya masih ering menemukan Dubes yang kurang antusias membantu Jatim dalam mendekati para pengusaha setempat dengan alasan belum ada “arahan” dari Jakarta. Tentu saja, saya terheran.
            Saya memang sempat kurang senang dengan korps diplomatiik Indonesia. Karena itu, meski saya kuliah di jurusan hubungan internasional, saya memutuskan tidak mendaftar sebagai calon diplomat ke Kemenlu. Ketidaksukaan saya terhadap “gaya hidup diplomat” makin meningkat setelah saya hidup di luar negeri. Meski bergaji dolar, saya pastikan mereka jarang membeli buku untuk menambah pengetahuan dan jarang berusaha meningkatkan kemampuan lain.
            Sewaktu di Washington DC, meski hanya sebagai koresponden Jawa Pos, jumlah buku bacaan, majalah dan koran saya jauh lebih banyak daripada “orang-orang kedutaan”. Ketika mulai menjabat duta besar di Bern, saya juga menjumpai fakta, buku terakhir yang dibeli untuk perpustakaan sudah 25 tahun lalu. Tidak ada satu pun buku-buku informasi tentang Switzerland, kecuali yang sudah berusia 30 tahun.
            Mengapa buku penting? Dalam buku Negotiating Behavior with American merupakan pengalaman sejumlah negosiator top dalam berbagai perundingan, khususnya perdagangan dengan Amerika Serikat, terungkap bahwa dalam setiap pertemuan penting, seperti KTM IX WTO di Bali, Amerka Serikat datang dengna tim yang lengkap. Bukan hanya diplomat yang pandai berjas dan berdasi rapi, tapi dengan penasihat hukum, tim riset, dan data yang sangat lengkap. Belum lagi tim NSA (National Security Agency) mencuri data melalui operasi intelijen.
            Salah satu tema besar di Bali 3-6 Desember 2013 adalah persoalan subsidi pertanian. Hal ini sdah menjadi perdebatan melalui putaran Doha selama sepuluh tahun lebih, tapi tidak ada kemajuan samak sekali. Memang salah satu tujuan WTO dengan liberalisasi perdagangan itu adalah menghiilangkan tarif dan subsidi dalam bidang pertanian.
            Herannya, meski Uni Eropa dan Amerika Serikat serta negara maju lain seperti Jepang dan Australia masih mengenakan subsidi untuk melindungi industri pertaniannya, tim negosiator Indonesia sejak Uruguay Round hampir 20 tahun lalu sudah :menyerah” dengna setuju akan memberikan subsidi maksimum hanya 10 persen. Karena itu, Menteri Pertanian Suswono pun mengatakan “akan berjuang” menaikkan jatah subsidi Indonesia menjadi 15 persen.
            Kendala lain adalah masih kuatnya nego sektoral masing-masing kementerian. Sering para perunding jgua datang dengan data tidak lengkap atau mandat yang jelas. Belum lagi kalau bicara soal keterbatasan kemampuan memahami bahasa hukum internasional. Itulah sebabnya, beberapa waktu lalu DPR RI semat mengajukan usul inisiatif RUU Perjanjian Internasional, tetapi ditolak pemerintah.
            Sudah saatnya sekarang ditegaskan bahwa misi diplomatik RI memang berupa suksesnya misi dagang, investasi, dan peningkatan turisme bagi kesejahteraan masyarakat. Mari lucuti ego sektoral.


(Dari Dubes RI di Switzerlan dan Liechtenstein: thedjokosusilo@yahoo.com)